HALAMAN

Fenomena Kepemilikan Media Oleh Politisi


Oleh: Erfina Nurussa'adah, S.Kom. I., M.I.Kom

 

Pengaruh media massa dalam kehidupan politik sangatlah besar. Media memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik dan pendapat masyarakat, oleh karena itu keberadaan media massa bagi partai politik menjadi sesuatu yang teramat penting. Dalam kehidupan sehari-hari media massa seperti televisi, koran dan majalah merupakan media komunikasi yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat yang kemudian akan membentuk opini masyarakat.

Pemilihan umum  merupakan ajang bagi para partai politik melakukan pencitraannya melalui media. Maraknya parpol dan tokoh politik yang muncul di media sebagian besar dilakukan untuk membangun image ataupun citra. Dari memasang iklan untuk memperkenalkan diri sampai dengan visi misi dan juga kegiatan apa saja yang mereka lakukan tak pernah luput dari liputan media. Hal tersebut merupakan bagaian dari kerjasama kepemilikan media antara pemodal dan partai politik dalam menghadapi pesta demokrasi 2019. Media disini berfungsi sebagai ruang kompetisi baik partai politik maupun tokoh partai politik dalam menghadapi pemilu 2019.

Penguasaan media bagi para elite politik dewasa ini dirasa penting, karena saat ini media merupakan sarana komunikasi paling efektif di tengah-tangah masyarakat. Melalui media para elit politik dan partai dapat meningkatkan elektabilitasnya di masyarakat dengan pemberitaan positif yang mereka buat. Karena pada perinsipnya media dan partai politik itu bersekutu dalam membangun citra pemilik modal yang sekaligus menjadi figur partai politik. Menjamurnya penguasa media yang terjun ke dalam ranah politik merupakan fenomena yang terjadi saat ini. Media dijadikan ruang publik bagi terjadinya interaksi politik, pembentukan sistem komunikasi politik di kalangan publik dan pembentukan karakter dan agenda politik yang berlangsung secara terbuka. Selain itu media juga menjadi gambaran kehidupan politik yang telah mengalami generalisasi atas relitas politik yang ada (Meyer, 2002)

Untuk itu pelaksanaan Pemilu 2019 adalah ujian independensi dan kredibilitas bagi media maupun jurnalis dalam menerapkan jurnalisme politiknya. Namun, melihat realita yang terjadi di atas, fakta menunjukkan bahwa media belum mampu menjadi kekuatan kontrol atas proses politik yang berlangsung, bahkan terjebak menjadi corong kepentingan kekuatan elit politik dan mengabaikan fungsi media bagi para pemilih. Meskipun partisipasi dalam dunia politik adalah hak asasi setiap manusia, namun dengan melihat realita yang terjadi, tentunya kita tidak bisa tinggal diam membiarkan para elit politik dan pemodal menyalahgunakan media yang mereka miliki.

Media sebagai institusi hadir dan bergerak dalam ranah publik oleh karenanya keberadaan media seharusnya tidak lepas dari kepentingan publiknya itu sendiri. Segala kepentingan di luar publik terutama yang dominan dapat mendistorsi proses komunikasi (Maryani, 2011:41). Masyarakat berhak memperoleh informasi yang baik, dan faktual bukan informasi yang dipaksakan oleh pemilik media maupun partai politik untuk membentuk realitas dan opini masyarakat. Sebagai seorang masyarakat yang mengkonsumsi media, kita berhak untuk mengkritik kebenaran sajian media. Karena dewasa ini kita sendiri menyadari media yang kita lihat, kita baca dan kita dengar tidak lepas dari konstruksi realitas politik yang mengundang antusias dan respon publik. Sehingga dari konstruksi yang media buat akan menghasilkan pemberitaan positif yang kemudian akan mendukung pencapaian tujuan dari partai politik maupun politisi yang tidak mempertimbangkan kebenaran isi media.

Pada kenyataanya yang terjadi adalah ruang publik menjadi lahan terjadinya interaksi politik serta menjadi agenda politik yang diakukan secara terbuka. Pemberitaan yang dilakukan oleh media hanya berisi pencitraan, membenarkan kelompoknya dan menjatuhkan kelompok lain. Banyak pemberitaan dari media televisi yang tidak sesuai dengan realitas yang ada, hanya bias pemberitaan yang muncul. Diperparah lagi dengan iklan-iklan yang tak terkontrol tentu akan sangat merugikan masyarakat.

Penyalahgunaan media demi kepentingan individu maupun kelompok itu tentu tidak dibenarkan, karena hal ini dapat mengurangi tingkat kredibilitas  media di mata masyarakat. Masyarakat akan di buat bingung dengan sajian media yang menonjolkan pemberitaannya masing-masing. Seperti halnya pemilik media tentu akan lebih memiliki keleluasaan dalam menyiarkan pemberitaan mengenai dirinya dan partainya. Berbagai tipe pemberitaan di buat oleh para politisi dan penguasa media melalui media iklan layanan masyarakat, iklan politik, serta liputan kegiatan. Selain itu pengemasan berita di media juga mereka lakukan untuk menampilkan citra positif diri pribadi dan partainya, serta melakukan kritik terhadap pemerintahan. Banyak cara dilakukan untuk mencari dukungan guna meningkatkan elektabilitas politisi dan partainya dengan dukungan media baik itu dengan melakukan kritik terhadap pemerintah dan bahkan menjatuhkan lawan politiknya. Seperti contohnya yang diungkapkan oleh presiden SBY mengenai pemberitaan kader serta partainya yang merasa di sudutkan oleh pemberitaan di media massa. Tentu hal ini akan mempengaruhi padangan masyarakat mengenai partai Demokrat yang kemudian akan merukigan bahkan dapat menjatuhkan.

Fakta menunjukkan bahwa media belum mampu menjadi kekuatan kontrol atas proses politik. Media justru terjebak pada kepentingan elit politik dan mengabaikan fungsi media bagi publiknya. Lalu bagaimana menyikapinya?

 

 

Daftar pustaka

Meyer, Thomas, 2002. Media Democracy, How The Media Colonize Politics, London: Polity Press

Maryani, Eni. 2011. Media dan Perubahan Sosial, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.